Di sektor pertanian, kurangnya gagasan dari Pemerintah Daerah untuk mengontrol harga komoditas, seperti pinang dan kopra, membuat petani semakin terjepit. Anjloknya harga pinang akibat monopoli satu pengusaha seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mencari solusi.
“Misalnya dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis sumber daya alam. Pemerintah seharusnya juga mencari produk alternatif dari pinang dan kelapa dalam, seperti ekstrak pinang, serta mengembangkan pabrik dan jalur ekspor untuk meningkatkan nilai jual,”ungkapnya.
Sementara itu, di sektor kelapa sawit, petani masih tergantung pada pabrik kelapa sawit milik perusahaan. Dengan potensi surplus kelapa sawit yang ada, pemerintah daerah seharusnya membangun pabrik kelapa sawit milik daerah dan dermaga untuk penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebagai langkah strategis.
Di sektor kehutanan, perhatian terhadap nasib masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan kepastian legalitas lahan juga harus menjadi prioritas bagi Bupati ke depan. Aktivitas pertambangan yang merugikan pendapatan daerah harus segera ditangani.
Christian DN menyimpulkan bahwa semua permasalahan ini bergantung pada komitmen dan keberanian Bupati untuk berpihak pada masyarakat tani dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Jika Bupati hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, maka upaya peningkatan kesejahteraan petani akan terhambat,”katanya.
Terakhir, dia mengajak petani Tanjung Jabung Barat untuk lebih rasional dalam memilih calon Bupati, dengan mempertimbangkan komitmen mereka dalam mensejahterakan petani, bukan hanya berdasar pada janji-janji politik. (Red)