TANYAFAKTA.ID, KOTA JAMBI – Sejumlah warga dari Ikatan Masyarakat Peduli Lingkungan (IMPL) Kota Jambi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi pada Jumat siang (11/4/2025), menuntut pemerintah bertanggung jawab atas persoalan banjir dan kemacetan yang kian parah di sekitar kawasan JAMTOS dan Jambi Business Center (JBC).
Aksi ini dipicu oleh keluhan warga yang selama ini merasa diabaikan, serta bukti-bukti pelanggaran lingkungan yang dilakukan pengelola proyek.
Ray Naibaho, Koordinator Lapangan aksi, mengecam sikap Gubernur Jambi yang dinilai tidak hadir di tengah penderitaan rakyat.
“Saat masyarakat datang membawa keluhan, beliau justru sudah meninggalkan kantor. Ini menunjukkan ketidaktegasan dan ketidaksiapan pemimpin kita dalam menangani krisis lingkungan,” tegas Ray dalam orasinya.
Banjir Akibat Pembangunan JBC
Permasalahan banjir menjadi isu utama yang disuarakan dalam aksi. Warga RT 21, 22, dan 23 Kelurahan Simpang III Sipin, yang turut hadir, menyebut banjir mulai terjadi sejak dimulainya pembangunan JBC. Aktivitas proyek tersebut dituding merusak aliran air alami dan menutup resapan tanah.
Ray menyampaikan bahwa pembangunan JBC menghilangkan banyak area resapan air dan menyempitkan saluran drainase. “Banjir datang setiap kali hujan turun. Air tak tertampung lagi karena proyek besar itu mengalihkan aliran air ke pemukiman warga,” katanya.
Kemacetan dan Kebisingan Akibat JAMTOS
Selain banjir, mahasiswa dan warga juga menyoroti kemacetan parah yang disebabkan oleh aktivitas JAMTOS. Jalan di sekitar lokasi kerap dipadati kendaraan akibat parkir sembarangan dan tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah kota.
“Parkiran JAMTOS makan badan jalan, lalu kendaraan keluar masuk lewat gang kecil yang seharusnya akses warga. Ini bukan hanya ganggu kenyamanan, tapi juga membahayakan,” ungkap seorang warga dalam aksi.
Ray Naibaho memastikan bahwa ini bukanlah aksi terakhir. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar, khususnya dari korban banjir dan warga terdampak langsung.
“Kami akan datang kembali. Warga yang langsung terkena air di rumahnya, yang harus mendobrak pintu-pintu kantor pemerintahan yang terlalu nyaman untuk peduli,” ujarnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi tidak menemui massa aksi, dan pejabat terkait belum memberikan keterangan terkait tudingan pelanggaran lingkungan oleh JBC dan JAMTOS.
IMPL mendesak Pemprov dan Pemkot Jambi bertindak tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan tata ruang ini, serta meminta agar seluruh proyek besar di kota tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan warga. (*)
Tinggalkan Balasan