TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Provinsi Jambi , Sudirman geram dengan adanya larangan ekspor kelapa dalam sehingga membuat harga kelapa dalam turun drastis.

Menurut Sudirman, dengan adanya larangan ekspor ini harga kelapa dalam tidak stabil.

“Sebelumnya harga kelapa dalam mencapai Rp 7.000 namun saat ini sudah berkisar Rp. 4000,” ujar Sudirman.

Lanjut Sudirman, seharusnya pemerintah dan penggiat kelapa harus mementingkan kesejahteraan petani, bukan kepentingan diri sendiri.

“Kesejahteraan petani kelapa itu tang lebih utama, jika harga kelapa dalam naik maka petani akan senang, itu seharusnya yang dipikirkan pemerintah dan penggiat kelapa,” ungkap Sudirman.

Sudirman juga menolak MOU antara HIPKI dengan APKI yang difasilitasi oleh KADIN, yang mana MOU tersebut terkait larangan ekspor kelapa dalam, sedangkan APKI sendiri tidak dikenal di provinsi Jambi dan tidak dekat dengan petani.

Baca juga:  Kapalkan 10.000 Ton CPO Bersertifikasi RSPO SG ke Eropa, PTPN IV Berpotensi Sumbang USD9 Juta Devisa Negara

“Saya sebagai ketua Perpekindo Jambi, menolak keras Memorandum Of Understanding (MOU) antara Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dengan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) terkait larangan ekspor, yang mana MOU tersebut tidak menguntungkan petani kelapa, karena adanya larangan ekspor tersebut harga kelapa dalam menjadi turun,” terang Sudirman.

Sudirman juga menantang pihak APKI dan HIPKI untuk membeli kelapa dalam seharga Rp 8000.

“Kalau melarang ekspor kelapa berarti pihak APKI dan HIPKI berani membeli kelapa dalam seharga Rp 8000, sekarang kami tantang dua organisasi itu berani tidak? jangan sampai dengan larangan ekspor itu harga kelapa dalam turun seperti kemarin,” tegas Sudirman.

Sementara itu, salah satu petani kelapa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saparudin kecewa dengan larangan ekspor, dia mempertanyakan terkait organisasi APKI dan HIPKI.

Baca juga:  Mahasiswa dan Buruh lakukan RDP dengan PT. Agri Rubberindo Industri, DPRD Asahan Dinilai Tidak Pro Rakyat

“Apa itu APKI dan HIPKI, kami tidak kenal dengan organisasi itu, mereka jangan mengatur terkait kelapa dalam, jangan sampai larangan ekspor yang diusulkan mereka mempengaruhi harga kelapa, kasian kami sebagai petani,” ungkap Saparudin. (*)

Views 350