TANYAFAKTA.ID – Berdasarkan data pengadaan yang dirangkum dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sarolangun, sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun menggelontorkan dana miliaran rupiah pada 2025 untuk pengadaan barang dan rehabilitasi berbagai fasilitas di rumah dinas jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.
Wacana ini menjadi kegaduhan dikalangan masyarakat, karena momentum wacana ini tidak selaras dengan INPRES No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Tentu ini menimbulkan banyak tanda tanya dari elemen masyarakat, terutama saya sebagai mahasiswa asal kabupaten sarolangun yang memandang ini sebagai sesuatu yang sensitif terhadap situasi rakyat per hari ini. Banyak hal lain yang menjadi prioritas dan urgensi bagi kebutuhan rakyat, bukan malah sebaliknya membangun istana yang hanya dinikmati para pimpinan.
Walaupun wacana ini telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dan sesuai aturan, namun tidak etis dan tidak bermoral kiranya mewujudkan wacana ini ditengah kondisi masyarakat per hari ini. Fasilitas umum, pendidikan, infrastruktur jalan, ekonomi yang seharusnya menjadi skala prioritas, malah di nomor duakan.
Dengan renovasi sekretariat hingga miliaran rupiah, kritik mengemuka terkait alokasi anggaran yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan prioritas kepada rakyat. Tidak ada urgensi yang mendesak ketimbang skala prioritas rakyat yang sudah ada di depan mata.
Kemewahan ini menciderai keadilan di mata masyarakat, di tengah maraknya anak-anak stunting, fasilitas sekolah yang memperihatinkan, infrastruktur jalan yang hancur dan kebutuhan pokok yang sulit dijangkau.
Moralitas wakil rakyat kali ini dipertanyakan, seharusnya wakil rakyat mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai mana dalam asas “Vox populi, vox dei” suara rakyat adalah suara tuhan. Apakah hari ini di Kabupaten Sarolangun, rakyat masih menjadi penentu kebijakan politik atau hanya sekedar alat yang dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan semata ?
Ketika rakyat menolak untuk melaksanakan wacana ini apakah para wakil rakyat akan mendengarkan suara rakyat atau justru diam membisu ?
Seruan pemerintah terkait efisiensi anggaran seolah menjadi jargon belaka ketika alokasi dana diperuntukkan untuk kemewahan pimpinan.
Dana sebesar ini tentunya lebih bermanfaat dan efektif jika di alokasikan untuk program langsung, seperti bantuan pendidikan atau perbaikan layanan kesehatan masyarakat.
DPRD Kabupaten Sarolangun diharapkan menjadi contoh bagi rakyat, dengan menunjukkan sikap sederhana dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Kemewahan ini akan menimbulkan citra buruk parlemen, sementara rakyat masih bergelut untuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Harapan rakyat kedepan DPRD harus lebih bijak, dimana pengelolaan anggaran diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
Penulis : Ahmed Zidan Saputra | Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN STS Jambi
Tinggalkan Balasan