TANYAFAKTA.ID – Dalam riuh rendah masalah efisiensi anggaran, sebenarnya kinerja ekonomi Indonesia masih optimis. Buktinya, pada Februari 2025, data ekonomi masih positif.
Tingkat inflasi misalnya, secara tahunan atau year-on-year pada Februari 2025 akan lebih rendah dari Januari 2025. Pada bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 0,76 persen. LPEM UI memperkirakan tingkat inflasi secara tahunan pada Februari 2025 bisa menyentuh angka 0,70 persen.
Inflasi secara bulanan atau month-to-month dari bulan Januari ke Februari 2025 juga diprediksi cukup rendah. Inflasi month-to-month diprediksi akan berada cukup rendah, bahkan deflasi pada rentang -0,20 persen hingga 0,20 persen.
BPS sebelumnya mengumumkan inflasi secara tahunan pada Januari 2025 merupakan yang paling rendah dalam 25 tahun terakhir. BPS mencatat inflasi tahunan pada Januari kemarin sebesar 0,76 persen, atau terendah sejak tahun 2000.
Inflasi dikisaran ini masih memungkinkan masyarakat menyimpan (saving) uang untuk ditabung atau di putar sebagai usaha (Investasi).
Presiden Prabowo Subianto sendiri di awal telah menargetkan zero poverty atau tingkat kemiskinan 0% pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonomi nasional yang membutuhkan strategi yang matang, terukur, dan inklusif.
Selain itu Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Januari 2025 mencapai sebesar 156,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan posisi pada akhir Desember 2024 sebesar 155,7 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Sekarang tantangannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan daya beli masyarakat, dengan mengeksplorasi sektor-sektor baru yang mendukung diversifikasi ekspor Indonesia sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk nasional di pasar global.
Harapannya, peningkatan investasi dalam kebijakan ekonomi dapat memfasilitasi arus investasi yang lebih besar. Bicara ini mau tak mau sektor yang harus dikejar adalah pertanian. Meski menurut data Kementerian Pertanian sepanjang 2019-2023 neraca perdagangan sektor tersebut selalu defisit.
Pembangunan pertanian memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, riset secara empiris telah menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian dapat mengurangi kemiskinan.
Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak, diperlukan pengembangan sistem agribisnis yang terpadu. Peningkatan harga produk pertanian bagi komoditas yang memiliki nilai ekspor, karena kenaikan tersebut berimbas pada meningkatnya pendapatan petani.
Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan, karena tiap daerah atau desa pasti memiliki karakteristik dan komoditas yang berbeda. Komoditas ini yang kemudian ditambahkan nilainya (added value) yang selanjutnya dikembangkan dan dijamin keberlanjutannya melalui Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah sendiri telah mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.
Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni :
Pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.
Kenaikan UMP akan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia melanjutkan bahwa kenaikan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja dan kemampuan konsumsi masyarakat.
Jika konsumsi meningkat akan memicu pertumbuhan permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan pendapatan per kapita dan nasional.
Namun, pengelolaan kenaikan UMP agar nantinya tidak menjadi beban jangka panjang. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dengan strategi yang jelas untuk mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan dan jangka panjang.
Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.
Bantuan sosial (bansos) dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki perekonomian. Karena bisa mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, membantu masyarakat dalam mengatasi risiko sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kebutuhan pangan.
Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.
Tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tak berdampak signifikan bagi perekonomian. Pasalnya, proporsi ASN hanya sekitar 3 persen dari total tenaga kerja. Namun, THR swasta akan memberi dampak signifikan, sekitar 55 persen perekonomian kita didorong oleh sektor konsumsi swasta.
Artinya, THR ASN dan swasta akan berdampak terhadap peningkatan tingkat konsumsi pada kuartal I 2024. Begitu pula gaji ke-13 yang akan terlihat pada kuartal II.
Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.
Masuknya diskon harga tiket pesawat dan tol ke dalam kebijakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 diperlukan untuk membantu masyarakat yang akan menggunakan layanan penerbangan untuk mudik ke kampung halaman.
Diskon ini dibutuhkan karena dapat menjadi stimulus bagi masyarakat kelas menengah yang akan mudik Lebaran sekaligus juga untuk mengendalikan harga tiket pesawat ketika mudik nanti.
Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.
Stimulus potongan harga listrik 50% dan lainnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meringankan beban pengeluaran, menjaga daya beli, dan mendukung pemulihan ekonomi.
Manfaat stimulus potongan harga listrik
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan daya listrik rendah, membantu masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah kenaikan harga barang dan jasa, serta emberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan PPN.
Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis. Program MBG menjadi angin segar bagi petani yang selama ini menghadapi fluktuasi harga dan sulitnya menemukan pasar yang pasti. Pemerintah membeli hasil panen mereka dalam jumlah besar, memberikan pendapatan yang lebih stabil.
Keterlibatan koperasi dan BUMDes dalam pengelolaan bahan makanan memperkuat roda ekonomi desa. Uang yang beredar di tingkat lokal membantu pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja baru di bidang pengolahan dan distribusi makanan. Petani kecil yang sebelumnya terpinggirkan kini memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam rantai pasok.
Kebijakan ke Tujuh, kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), Di era pertumbuhan ekonomi yang cepat, KUR Mikro atau Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan penting guna mendukung pengusaha kecil. Keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengusaha kecil, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi lokal secara keseluruhan.
Tujuan utama KUR Mikro adalah untuk memberikan akses keuangan kepada pengusaha kecil yang mungkin sulit memenuhi persyaratan kredit konvensional. Artinya akses dana yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha semakin mudah didapatkan.
Kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal. Padi yang dipanen pada umur yang optimal akan menghasilkan gabah berkualitas baik dan rendemen giling yang tinggi. Sehingga akhirnya mendorong harga gabah yang lebih ekonomis dan menguntungkan petani.
Penulis : Dr. Noviardi Ferzi, Pengamat
Tinggalkan Balasan