TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Kekecewaan KOHATI Badko Jambi terhadap KOHATI PB HMI semakin mendalam. Hal ini menyusul belum adanya kejelasan mengenai penerbitan Pedoman Dasar KOHATI (PDK), meski sudah lebih dari setahun sejak Musyawarah Nasional (Munas) di Pontianak. PDK, yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam operasional organisasi, hingga kini belum juga terbit.

Marwiyah, Ketua Umum KOHATI Badko Jambi, mengkritik lambannya respons KOHATI PB HMI dalam menyelesaikan PDK.

“Kami sangat prihatin dengan kelalaian ini. Sampai saat ini, adik-adik KOHATI masih terpaksa menggunakan PDK Surabaya sebagai acuan dalam menjalankan organisasi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada TanyaFakta.id pada Selasa, (18/2/2025).

Menurut Marwiyah, PDK tidak sekadar menjadi pedoman administratif, tetapi merupakan ruh yang memberikan arah dan visi bagi setiap langkah KOHATI.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Pengurus HMI Komisariat Hukum UNJA 2025 - 2026 Siap Wujudkan Restorasi

“Ketidakpastian ini merugikan seluruh anggota KOHATI, yang seharusnya sudah memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan program-program organisasi,”tuturnya.

KOHATI Badko Jambi pun mendesak KOHATI PB HMI untuk segera menyelesaikan dan menerbitkan PDK hasil Musyawarah Nasional XXV Pontianak demi tercapainya kestabilan dan keberlanjutan organisasi yang lebih terarah dan sistematis.(*)

Views 437