TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Gerakan Bela Rakyat dan Keadilan (GBRK) menyesalkan tindakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang diduga tidak mengindahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jambi terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diduga tidak mematuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Instruksi tersebut mengatur pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, serta seminar dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Selain itu, instruksi tersebut juga mengharuskan pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50% dan pembatasan belanja honorarium berdasarkan peraturan Presiden tentang standar satuan harga regional.

Baca juga:  Gubernur Jambi Al Haris Apresiasi DPRD Selesaikan Target Penetapan APBD 2025 Tepat Waktu

Pada tanggal 31 Januari 2025, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi justru mengeluarkan surat perintah tugas kepada 11 anggotanya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait perizinan keamanan pangan tahun 2025 di Badan Pangan Nasional, Provinsi DKI Jakarta.

Ketua GBRK, Rio Jodiansyah, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat seharusnya diikuti oleh setiap dinas, termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

“Kebijakan efisiensi anggaran ini jelas berdampak pada pengurangan perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang bersifat langsung melayani masyarakat,” ujar Rio dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, (12/02/2025).

Rio juga menyesalkan sikap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang tetap memerintahkan anggotanya untuk melakukan perjalanan dinas, meskipun instruksi Presiden dengan tegas menyarankan agar pertemuan dan rapat dilakukan secara daring.

Baca juga:  Gubernur Jambi Al Haris Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah 2024

“Instruksi Presiden sudah sangat jelas, perjalanan dinas untuk pertemuan dan rapat bisa dilakukan secara daring tanpa harus hadir langsung di lokasi kegiatan,” tegasnya.

GBRK pun mengimbau agar Gubernur Jambi menegur dan menertibkan bawahannya, khususnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, agar mematuhi instruksi Presiden.

“Kami meminta kepada Gubernur Jambi untuk memberikan peringatan keras kepada Dinas yang tidak mengikuti instruksi Presiden, terutama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,” pungkas Rio. (*)

Views 666