Sarat Nepotisme Pada Perekrutan PPPK Merangin 2023, Aktivis Merangin : Jangan Ada Yang Main-Main

TANYAFAKTA.ID, MERANGIN – Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Merangin 2023 menimbulkan tanda tanya besar yang disusul protes keras dari masyarakat. Diduga kuat, telah terjadi praktik nepotisme, pemalsuan dokumen, dan beragam kejanggalan yang menunjukkan adanya permainan gelap dalam seleksi ini.

Aktivis Merangin, Ade Hary Purnama Silitonga mengungkapkan bahwa ada salah satu peserta yang lolos seleksi, yang ternyata tidak pernah mengajar, justru merupakan seorang operator di salah satu dinas setempat.

“Ini jelas mencederai keadilan dan menambah daftar panjang skandal di birokrasi kita!” tegasnya kepada TanyaFakta.id pada Kamis, (14/11/2024).

Tak hanya itu, ada juga Tenaga Kerja Sukarela dengan pengalaman kerja minim, hanya 1-2 tahun,justru berhasil menjadi PPPK.

“Keputusan ini bukannya memberi peluang bagi mereka yang berhak, malah menyingkirkan para pejuang honorer yang selama ini tak kenal lelah,” ungkap Ade.

Hal ini memicu kemarahan publik, sebab di tengah harapan ratusan honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi, justru sebagian yang tak layak atau bahkan baru satu sampai dua tahun bekerja berhasil lolos.

Ade menduga ada oknum-oknum tertentu yang berusaha mengatur hasil seleksi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini adalah bentuk pengkhianatan kepada banyak orang yang telah berjuang keras.

Dampak dari situasi tersebut, ratusan bahkan ribuan honorer yang berjuang selama bertahun-tahun justru terpinggirkan. Mereka merasa dicederai oleh sistem yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil.

“Kami meminta pihak BKN, BKPSDM Kabupaten Merangin, hingga aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Jangan ada yang main-main dalam Perekrutan PPPK ini, karena ini menyangkut ratusan bahkan ribuan orang honorer di Kabupaten Merangin yang berharap dengan PPPK ini,” pungkasnya.

Isu ini masih bergulir, dan masyarakat Kabupaten Merangin menantikan respon dari pihak berwenang. Dapatkah keadilan ditegakkan? Atau skandal ini akan berlalu begitu saja tanpa ada tindakan berarti? (Aas)