Diza Hazra Aljosha Paparkan Tiga Langkah Maulana-Diza untuk Wujudkan Digitalisasi Pelayanan Publik Digital di Kota Jambi

TANYAFAKTA.ID, KOTA JAMBI – Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, digitalisasi diharapkan dapat mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Di Kota Jambi, penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercatat baru mencapai 4,27%, yang menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan pelayanan publik. Meski demikian, kenyataannya pelayanan publik di Kota Jambi masih belum optimal.

Untuk itu, Calon Wakil Walikota Jambi nomor urut 1, Diza Hazra Aljosha, mengungkapkan bahwa pasangan Maulana-Diza akan mengambil tiga langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Tiga Langkah Maulana-Diza untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
“Permasalahan optimalisasi pelayanan publik berbasis digital ini sesuai dengan misi kami yang kelima, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami juga memiliki program yang kami sebut dengan APEL Kota, yang merupakan singkatan dari Aparatur yang Melayani, Kompeten, dan Berintegritas,” ujar Diza saat debat publik kedua yang berlangsung di Ratu Convention Center (RCC), Jumat (8/11/2024).

Langkah Pertama: Penguatan SDM Aparatur
Langkah pertama yang diusung oleh pasangan Maulana-Diza adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah. Diza menjelaskan, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa para aparatur sipil negara (ASN) siap dalam melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi digital.

“Langkah pertama adalah menguatkan terlebih dahulu SDM aparaturnya, apakah mereka sudah siap melayani dengan teknis digital. Dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada ASN. Jika sudah siap, maka kami akan pindah ke langkah yang kedua,” tutur Diza.

Langkah Kedua: Integrasi Aplikasi Layanan Pemerintahan
Langkah kedua adalah mengintegrasikan 38 aplikasi yang tersebar di berbagai layanan pemerintahan di Kota Jambi. Diza menyatakan bahwa pengintegrasian aplikasi-aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara digital.

“Langkah yang kedua adalah kita mempunyai 38 sistem aplikasi yang tersebar di seluruh layanan pemerintahan. Kami akan integrasikan menjadi satu agar mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Dan saya rasa di era modern sekarang ini, hal ini akan sangat memudahkan,” jelas Diza.

Langkah Ketiga: Pengawasan dan Evaluasi Sistem Digitalisasi
Terakhir, pasangan Maulana-Diza akan fokus pada pengawasan dan evaluasi untuk memastikan penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan publik berjalan tepat sasaran. Diza menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan sudah efektif atau perlu penyesuaian lebih lanjut.

“Kami akan melakukan pengawasan. Apakah penerapan teknologi dan penerapan digitalisasi untuk melayani masyarakat ini tepat sasaran atau tidak. Jika tepat sasaran, kami akan teruskan. Jika tidak, kami akan evaluasi kembali. Dan infrastrukturnya digitalisasinya juga harus kita evaluasi. Jadi, tidak hanya sumber dayanya, tetapi infrastrukturnya juga,” pungkasnya.(Aas)