Ratusan Petani Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria : Kami Merasa Tidak Memiliki Pemimpin

Sementara itu, Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jambi,sebenyak 17 letusan konflik agraria terjadi di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023, dengan luasan 23.120 hektar, yang berdampak langsung terhadap nasib hidup 6.247 kepala keluarga.

“Letusan konflik masih didominasi oleh sektor perkebunan dengan 13 letusan konflik, sektor kehutanan dua letusan konflik, serta sektor properti dua letusan konflik,” ujar Frandodi, Koordinator KPA Wilayah Jambi.

Kebijakan politik Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo telah memberi ruang besar kepada investasi asing dan semakin menghilangkan hak atas sumber penghidupan bagi masyarakat, terutama hak atas tanah.

Alih-alih menjalankan amanat UUPA 1960, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat malah mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini akan menjadi legitimasi pemerintah untuk memberikan karpet merah kepada para pengusaha merampas tanah rakyat.

“Kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat banyak, selesaikan seluruh persoalan rakyat, tata kuasa atas sumber – sumber kehidupan harus diatur ulang, barulah berbicara soal kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Abdullah.

Hari Tani Nasional (HTN) diperingati pada tanggal 24 September setiap tahunnya, bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya peraturan ini adalah bukti bahwa tidak boleh ada ketimpangan penguasaan dan peruntukkan ha katas tanah di Indonesia.

“Pemerintah daerah harus serius menjalankan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria. Karena kasus konflik agraria di Jambi masih tinggi dan belum selesai, bahkan setelah bertahun-tahun,” tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Wendy.

Sikap & Tuntutan Aliansi Gestur Jambi