TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Pilkada sebentar lagi akan di laksanakan, nasib ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan lain-lainnya, selama 5 tahun kedepan akan di tentukan bersama-sama pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Tentunya harapan rakyat, siapapun yang menjadi pemimpin daerah nantinya mampu untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya masing-masing.
Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada Selasa, (24/9/2024) nanti mengingatkan rakyat kembali bahwa perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan masih berlanjut.
Jambi sendiri menduduki posisi ke-3 konflik agraria tertinggi di Indonesia sehingga para calon kepala daerah (cakada) di Provinsi Jambi harus memiliki cara yang lebih kompleks dalam menekan angka konflik agraria di Jambi karena di Jambi sendiri persoalan agraria adalah persoalan hidup matinya rakyat.
Aktivis agraria, Wiranto B Manalu mengatakan Refleksi Konflik Agraria di Provinsi Jambi dalam menyambut hari Tani Nasional sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi terkesan kurang serius.
“Salah satu contohnya adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai dengan Perpres 86 tahun 2018 dalam Penanganan konflik,” ujar Wiranto dalam keterangan tertulisnya pada Jum’at, (20/9/2024).
Wiranto mengungkapkan bahwa Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris pernah membuat komitmen tertulis untuk menyelesaikan Konflik agraria di Provinsi Jambi.
“Akan tetapi yang terjadi adalah janji tinggallah janji. Sehingga banyak demonstrasi para petani ke Provinsi Jambi Karena menemukan jalan kebuntuan dalam proses penyelesaian di beberapa wilayah,”katanya.
Lebih lanjut, Wiranto mengatakan masyarakat Jambi hingga hari ini khususnya para petani yang berkonflik masih menunggu realisasi dari janji-janji politik pemerintah Provinsi Jambi.
“Program pemerintah Provinsi Jambi hingga hari ini, yang sudah dekat dengan ujung jabatannya kami nilai belum mewakili perjuangan rakyat Jambi,”tuturnya.
Terakhir Wiranto mengajak dalam menghadapi Pilkada mendatang, masyarakat memilih pemimpin yang memiliki komitmen dalam enyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi, agar kesejahteraan petani, pendidikan anak-anak Petani, kesehatan dan lapangan pekerjaan Para petani kedepannya bisa terjamin.
“Karena menurut guru besar reforma agraria di Indonesia Gunawan Wiradi, bahwasanya penyelesaian konflik agraria itu harus ada Kemauan politik dari politisi saat itu,” pungkasnya. (Red)