Tolak Dinasti Politik, WALHI Jambi Gelar Aksi Unjuk Rasa

TANYAFAKTA.ID,JAMBI – Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 mendapat penolakan keras dari banyak elemen masyarakat.

Pasalnya, Presiden dan DPR hari ini tidak mentaati putusan MK tersebut dengan durasi yang sangat singkat langsung melakukan Revisi UU Pilkada.

Salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi yang kemudian menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Kamis, (21/8/2024).

“Tolak dinasti politik yang menguasai negeri ini.Masyarakat, buruh tani, mahasiswa, mari kita lawan demokrasi yang dikangkangi saat ini yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Hanya masyarakat, buruh tani, mahasiswa, kita lawan ini semua,”ujar salah satu massa aksi dalam orasinya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Abdullah mengatakan bahwa tindakan DPR yang menganulir putusan MK ini adalah pengangkangan konstitusi.

“Putusan MK itu tidak boleh di anulir oleh DPR atau lembaga pemerintahan, DPR ya harus berpegangan teguh dengan putusan MK, sesuai dengan apa yang di atur dalam pasal 60, 70 tetap harus mengacu pada itu, tidak boleh mengangkang itu, ini sudah kacau. Main kangkang aturan segala macam, ini mau di bawak kemana demokrasi negara hari ini.” ujar Abdullah

Dia pun sangat menyayangkan tindakan DPR tersebut karena Revisi UU Pilkada ini dibahas secara tergesa-gesa dengan tidak mengindahkan Putusan MK.

“Sangat luar bisa, dalam waktu yang tidak sampai sehari, dalam satu jam langsung dibentuk panitia kerja untuk membahas uu pilkada ini, dan kami memandang bahwa ini salah satu proses yang sangat tidak sehat, bagaimana aspirasi aspirasi rakyat terkait pemilihan kepala daerah dan melihat bagaimana peluang partai partai lain untuk mencalonkan kader kader terbaiknya, ini memang dibatasi dan untuk kepentingan mereka” tuturnya.

Dia berharap, melalui aksi mereka hari ini DPR Provinsi Jambi menyampaikan ke DPR RI bahwa rakyat Jambi  menolak apa yang sedang dibahas di DPR RI.

“Akan tetapi hari ini mereka tidak ada, sedang studi banding keluar entah bagaimana sebagainya. Nantinya harapan kami ada nota atau rekomendasi dari DPR Provinsi Jambi ke DPR RI bahwa di daerah itu terjadi pergejolakan dan penolakan apa yang dibahas di DPR RI terkait UU Pilkada,” ungkapnya.

Lebih lanjut, WALHI pun  berharap semua rakyat Jambi sadar bahwa situasi bangsa Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan dan darurat demokrasi.

“Kami mengajak seluruh rakyat jambi, tapi tugas beratnya kita harus menyadarkan masyarakat bahwa apa yang sedang terjadi di negeri ini terkait situasi politik. Saya rasa banyak orang yang juga tidak paham apa yang terjadi hari ini, tapi ketika ini disampaikan masyarakat bahwa ini terjadi, saya rasa ini akan terbangun kesadaran politiknya dan bahwa kita harus berjuang bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (Hrs)