TANYAFAKTA.ID – Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan dapat memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi.
Provinsi Jambi masuk ke dalam lima daerah yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2024 – September 2024.
Lima daerah tersebut yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Selatan, dan Jambi.
Pada September 2024 persentase Penduduk miskin Provinsi Jambi sebesar 7,26 persen atau setara dengan 272.200 orang.
Angka tersebut meningkat sebesar 0,16 persen atau sekitar 7.300 orang jika dibandingkan pada Maret 2024, kenaikan jumlah penduduk miskin di provinsi Jambi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator.
Salah satunya yaitu berkaitan dengan nilai tukar petani, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi serta tingkat pengangguran terbuka.
Iin habibi salah satu Mahasiswa Magister Ekonomi pembangunan di Universitas Muhamadiyah Jambi mengatakan Secara rasional ekonomi politik anggaran di pemerintah Provinsi Jambi dapat dipastikan penggunaan anggaran dilakukan dengan mengabaikan efektifitas, sangat inefisiensi, program dan proyek yang dikuasai atau dibawah kendali kepentingan politik dan ekonomi.
Program pemerintah provinsi jambi hanya berorientasi pada keinginan pemimpin nya saja tanpa memperhatikan kebutuhan di tengah masyarakat seperti contoh program multiyears pembangunan Stadion bola dan islamic center yang begitu besar menyerap anggaran daerah namun sampai selesai masa kontrak bangunan tidak selesai 100% sehingga juga tidak jelas apa output dan outcamp terhadap ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi.
Begitu pula pada tata kelola keuangan daerah yang tidak terarah dan tidak menerapkan sustainable goverment (Pembangunan yang berkelanjutan), jika kita melihat pengunaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pembagunan Ruang terbuka hijau sebesar 35 Milyar, Pembangunan Jalan Alternatif batubara 50 Milyar yang hingga hari ini pembangunan tersebut tidak operasional dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Jambi.
Iin habibi menyebutkan, secara makro ekonomi masyarakat, penambah jumlah kemiskinan bermakna rendahnya penambahan modal atau investasi yang mampu melakukan stimulus ekonomi rakyat, banyak masyarakat tidak memegang uang kas/tunai yang mempermudah transaksi ekonomi, dengan kata lain peredaran uang (velocity of money) pada masyarakat sangat rendah.
Secara prinsip moneter bahwa, uang dikuasai oleh orang, pihak dan kelompok tertentu yang melakukan transaksi ekonomi atau jual-beli (demand-supply) banyak tidak di Jambi, sehingga tidak mendorong atau mendongkrak stimulus makro ekonomi masyarakat Jambi.
Menurut Iin Habibi, banyak hal yang menyebabkan Jambi semakin miskin, infrastruktur keuangan dan perbankan yang tidak ramah kepada rakyat, kredit usaha kecil dengan bunga rendah yang sulit untuk di akses oleh masyarakat.
Sehingga secara makro ekonomi jelas nyata, kemiskinan di Jambi disebabkan banyak hal, termasuk gagalnya Pemerintah Jambi mengelola APBD dan kebijakan anggaran atau politik anggaran yang tidak pro rakyat.
Alokasi APBD harus berorientasi pada sektor-sektor prioritas, memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, dan memberikan dampak positif kepada arah kebijakan fiskal daerah.
Penyusunan APBD seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rancangan tersebut memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan.
Ini menjadi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah kedepan, selayak nya APBD di gunakan pada program-Program yang mampu memberi stimulus pada masyrakat terutama pada sektor-sektor yang menjadi komoditi unggulan dari provinsi Jambi.
Arah kebijakan pemerintah provinsi jambi kedepan juga harus selaras dengan pemerintah pusat salah satunya dengan mempersiapkan hilirisasi dari komoditi unggulan khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi begitupun pada sektor-sektor Lainnya. (*)
Penulis : Iin Habibi | Aktivis
Tinggalkan Balasan