TANYAFAKTA.ID, KOTA JAMBI – Calon Wakil Walikota Jambi nomor urut 1, Diza Hazra Aljosha, memberikan pandangannya mengenai tata kelola pemerintahan Kota Jambi dalam Debat Publik Kedua yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jambi di Ratu Convention Center (RCC) pada Jumat (8/11/2024).
Pada sesi pemaparan visi, misi, dan program kerja, Diza dengan tegas menyampaikan bahwa pasangan Maulana-Diza bertekad untuk menciptakan iklim pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Jambi.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
“Tentunya saya dan Bapak Maulana ingin menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik agar lebih akuntabel, transparan, dan juga berdampak baik buat kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza saat menyampaikan visi dan misinya.
Diza menambahkan bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dapat dicapai dengan mengoptimalkan sistem penilaian kinerja yang ada. Salah satunya adalah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Dengan mengoptimalisasi sistem-sistem seperti ini yang mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi-evaluasi pekerjaan dan kinerja yang dibiayai oleh pemerintah agar bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Untuk langkah preventif, pasangan Maulana-Diza juga berencana untuk melakukan audit secara periodik, jika diperlukan.
“Nah untuk langkah preventif, Maulana-Diza akan melakukan audit secara periodik apabila memang dibutuhkan,” tegasnya.
Program BALAP untuk Pemerintahan yang Lebih Transparan
Diza juga menjelaskan bahwa transparansi adalah salah satu program unggulan dari pasangan Maulana-Diza. Program ini diberi nama BALAP, yang merupakan singkatan dari “Bahagia, Integritas, Layanan Anti Pungli”. “Program unggulan ini kami beri nama BALAP, yaitu Bahagia, Integritas, Layanan Anti Pungli,” ungkapnya.
BALAP adalah sistem yang mengandalkan teknologi informasi untuk mengurangi interaksi langsung yang dapat berisiko menimbulkan pungutan liar atau kecurangan.
“Kami akan mengarahkan kepada OPD-OPD terkait yang memberikan layanan, agar SOP-nya bisa diakses oleh masyarakat dan bisa dilihat dan dimengerti,”ujarnya.
Integrasi Aplikasi untuk Kemudahan Akses Masyarakat
Diza juga menekankan pentingnya integrasi aplikasi-aplikasi yang ada dalam pemerintahan. Dengan banyaknya aplikasi yang tersedia, Maulana-Diza berencana untuk mempermudah akses bagi masyarakat.
“Kami akan mengarahkan kepada OPD-OPD terkait yang memberikan layanan, agar SOP-nya bisa diakses oleh masyarakat dan bisa dilihat dan dimengerti,” ujarnya.
Peningkatan Kinerja ASN dengan Sistem E-Kinerja
Dalam hal pengawasan kinerja aparatur sipil negara (ASN), Diza menyatakan bahwa pasangan Maulana-Diza akan menerapkan sistem E-Kinerja. Dengan sistem ini, setiap ASN diwajibkan membuat akun dan mengupload pekerjaan mereka setiap hari.
“Nanti seluruh ASN akan diwajibkan membuat satu akun dan mengupload pekerjaannya setiap hari. Hasil uploadan itu akan berbanding lurus dengan insentif ataupun TPP yang akan mereka peroleh,” jelas Diza.
Diza meyakini bahwa dengan sistem ini, kinerja ASN dapat dioptimalkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Jambi.
“Dengan cara seperti ini, kami meyakini bisa mengoptimalkan kinerja ASN dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Jambi,” kata Diza.
Mewujudkan Good Governance Melalui Digitalisasi
Di akhir pemaparan, Diza menegaskan bahwa seluruh program yang diusung oleh pasangan Maulana-Diza bertujuan untuk menciptakan Good Governance dengan memanfaatkan digitalisasi secara maksimal.
“Intinya, program kami akan menciptakan Good Governance dengan cara menerapkan digitalisasi yang optimal untuk pemerintahan Kota Jambi dalam melayani masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya. (Red)