TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, Hendro Silaban, mengecam keras insiden kapal tongkang batu bara yang menabrak pengaman Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari, Jambi. Insiden ini dinilai mengancam keselamatan infrastruktur vital dan menunjukkan kelalaian dalam pengelolaan transportasi batu bara yang berdampak pada keselamatan publik.

“Kejadian ini tidak bisa dianggap remeh. Jembatan Tembesi merupakan infrastruktur strategis yang menghubungkan berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Jika kejadian serupa terus berulang, dampaknya bisa sangat serius, baik terhadap keselamatan masyarakat maupun perekonomian daerah,” ujar Hendro Silaban dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2025).

Hendro juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional transportasi batu bara, yang sering menjadi sumber masalah di Jambi. Menurutnya, insiden ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum diterapkan secara optimal.

Baca juga:  Budi Setiawan Instruksikan Kader Golkar Dukung dan Menangkan Maulana-Diza di Pilwako Jambi 2024

“Harus ada langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani masalah ini. Tidak cukup hanya dengan himbauan atau sanksi administratif. Pengawasan intensif dan tindakan hukum terhadap pihak yang lalai sangat diperlukan,” tegas Hendro.

GMNI Jambi mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi rute transportasi batu bara dan memastikan adanya jalur khusus yang tidak mengganggu atau merusak infrastruktur umum. Hendro juga mengusulkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Kami dari GMNI Jambi siap mengawal proses ini dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kepentingan ekonomi perusahaan mengorbankan keselamatan masyarakat,” tutup Hendro.

Hingga kini, masyarakat sekitar Jembatan Tembesi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan infrastruktur tersebut. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan transportasi yang bertanggung jawab di Provinsi Jambi.(*)